Perubahan Wewenang Pengawasan Bangunan Baru di Kota Depok

Perubahan Wewenang Pengawasan Bangunan Baru di Kota Depok

Proses pengawasan bangunan baru di Kota Depok, saat ini kewenangannya tidak lagi di dinas yang membawahi dan mengatur soal tata ruang di Kota Depok.

Pengawasannya kini menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, seiring dengan diefektifkannya Bidang Pengawasan Dan Pengaduan di dinas tersebut sejak awal 2017 ini.

Kepala DPMPTSP Kota Depok, Yulistiani Mochtar menyebutkan dengan adanya kewenangan ini maka proses pengawasan bangunan baru di Depok, akan lebih ketat dan efektif dibanding sebelumnya.

Selain itu, kata dia, dengan begitu, maka pengawasan dan monitoring bangunan baru, sudah akan dilakukan sejak pengajuan izin awal bangunan dilakukan, oleh pihak yang akan membangun.

“Tugas pokok dan fungsi pengawasan bangunan yang sebelumnya di bawah dinas yang membawahi tata ruang, kini sudah dipindah dibawah kewenangan kami. Jadi proses pengawasannya akan lebih efektif dan ketat, karena sudah akan dimulai sejak izin awal bangunan diajukan ke kami,” kata Yulistiani,.

Menurut Yulistiani, dengan begitu pula, maka tidak perlu ada kordinasi atau birokrasi rumit lagi, saat pengawasan bangunandilakukan. Termasuk saat peringatan akan diberikan, jika di tengah proses diketahui bangunan yang dikerjakan ternyata menyalahi aturan dan ketentuan.

Ia mengatakan sebelumnya banyak bangunan baru di Depok, sebenarnya sudaj melakukan pelanggaran, saat izin awal diajukan. Namun hal itu baruk diketahui saat proyek pembangunan sudah berjalan. Diharapkan ini tak terjadi lagi ke depan, setelah pengawasan bangunan baru, berada dibawah pihaknya.